SEMARANGNEXT.ID, SEMARANG — Kawasan yang dahulu dikenal masyarakat sebagai “Jalur Gaza” Semarangkini diarahkan menjadi simbol baru perdamaian. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengunjungi kawasan Kampung Sleko, Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, Rabu (30/9/2026), dalam rangka sosialisasi dan pencanangan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).
Program ini menarik perhatian karena kawasan Bandarharjo dan Kuningan memiliki sejarah konflik sosial. Area sekitar Jembatan Boom Lama yang menghubungkan kedua wilayah tersebut pernah dikenal sebagai titik tawuran antarkelompok remaja hingga mendapat julukan “Jalur Gaza”.
Kini kondisi kawasan tersebut jauh lebih kondusif. Transformasi inilah yang menjadi salah satu alasan wilayah tersebut dinilai relevan untuk pengembangan Kampung REDAM.
Tiga Kelurahan Semarang Jadi Pilot Project
Di Kota Semarang, pengembangan Kampung REDAM melibatkan tiga kelurahan sebagai pilot project, yakni Bandarharjo, Kuningan dan Ngaliyan.
Kampung REDAM dikembangkan Kementerian HAM sebagai program berbasis masyarakat untuk memperkuat budaya damai, rekonsiliasi, penghormatan terhadap HAM dan pencegahan konflik sejak tingkat kampung.
Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun melalui kebijakan di tingkat pusat.
Lingkungan masyarakat menjadi salah satu titik penting karena konflik sosial sering kali bermula dari persoalan di tingkat lokal.
Melalui Kampung REDAM, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah dan mediasi sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dari Kawasan Tawuran Menjadi Simbol Perdamaian
Bandarharjo menjadi sorotan utama karena sejarah kawasan tersebut.
Jembatan Boom Lama yang menghubungkan Bandarharjo dan Kuningan pernah lekat dengan konflik antarkampung.
Julukan “Jalur Gaza” kemudian muncul untuk menggambarkan kerasnya bentrokan yang pernah terjadi di kawasan tersebut.
Namun situasi kini telah berubah.
Kawasan yang dahulu identik dengan tawuran justru ingin dikembangkan menjadi tempat untuk membangun rekonsiliasi dan budaya damai.
Perubahan tersebut memberikan makna simbolis terhadap pengembangan Kampung REDAM di Semarang: wilayah dengan sejarah konflik dapat berubah ketika masyarakat, pemerintah dan berbagai unsur lainnya terlibat menjaga perdamaian.
Pigai Punya Kedekatan dengan Semarang Utara
Kunjungan Natalius Pigai ke Bandarharjo juga memiliki sisi personal.
Pigai diketahui pernah tinggal dan menghabiskan sebagian masa mudanya di kawasan Semarang Utara.
Karena itu, ia mengenal dinamika sosial yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Pigai kembali melihat kawasan yang dahulu dikenal dengan konflik sosial dan kini telah berkembang menjadi lingkungan yang lebih kondusif.
Pengalaman masa lalu tersebut disebut dapat menjadi milestone dalam pengembangan Kampung REDAM.
174 Wilayah Diusulkan Secara Nasional
Program Kampung REDAM tidak hanya dikembangkan di Kota Semarang.
Kementerian HAM mencatat telah menerima usulan 174 wilayah dari 81 kabupaten/kota di 28 provinsi untuk masuk dalam program Rekonsiliasi dan Perdamaian.
Namun jumlah tersebut perlu dipahami sebagai wilayah yang diusulkan, bukan berarti seluruhnya sudah ditetapkan sebagai Kampung REDAM definitif.
Kementerian HAM masih melakukan verifikasi terhadap daerah yang diajukan.
Riwayat konflik dan potensi gesekan sosial menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan wilayah yang masuk program.
Kementerian HAM juga masih menyiapkan landasan kebijakan agar pelaksanaan Kampung REDAM dapat berjalan lebih luas dan terstruktur.
Bukan Hanya Nama Kampung
Konsep Kampung REDAM tidak berhenti pada pemberian label kepada suatu wilayah.
Program diarahkan untuk membangun mekanisme pencegahan konflik berbasis masyarakat.
Warga didorong menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Ketika terdapat konflik atau persoalan HAM yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Kementerian HAM juga dapat memfasilitasi proses mediasi.
Dengan pendekatan tersebut, kampung diharapkan menjadi lapisan pertama dalam mencegah konflik sosial.
Tujuan akhirnya bukan membuat sebuah wilayah terlihat bebas masalah, melainkan membangun kemampuan masyarakat menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.
Semarang Punya Kepentingan Menjaga Kerukunan
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut pengembangan Kampung REDAM di Kota Semarang.
Sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata, Semarang memiliki masyarakat dengan latar belakang yang beragam.
Kondisi sosial yang aman dan harmonis menjadi salah satu modal penting bagi aktivitas tersebut.
Pengalaman Bandarharjo dan Kuningan juga dapat menjadi pembelajaran.
Wilayah yang dahulu memiliki sejarah konflik kini dapat menunjukkan perubahan setelah berbagai unsur masyarakat terlibat menjaga lingkungan.
Dari “Jalur Gaza” Menuju Kampung Perdamaian
Perubahan Bandarharjo dan Kuningan menjadi bagian paling menarik dari pengembangan Kampung REDAM di Semarang.
Dahulu, nama kawasan tersebut muncul dalam pemberitaan karena tawuran.
Kini, kawasan yang sama justru dibicarakan dalam konteks rekonsiliasi.
Perubahan tersebut tidak menghapus sejarah konflik yang pernah terjadi. Sebaliknya, sejarah itu dapat menjadi pengingat mengenai pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan antarwarga.
Program Kampung REDAM masih berada dalam tahapan pengembangan dan membutuhkan verifikasi, regulasi serta implementasi yang berkelanjutan.
Karena itu, keberhasilannya tidak dapat dinilai hanya dari pencanangan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tersebut nantinya mampu memperkuat mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan partisipasi warga dan menjaga kawasan tetap damai dalam jangka panjang.
Jika itu berhasil dilakukan, transformasi eks “Jalur Gaza” Semarang dapat memiliki cerita baru.
Bukan lagi sebagai tempat yang dikenang karena tawuran, melainkan sebagai kampung yang belajar dari konflik untuk membangun perdamaian.
